Jakarta — Perubahan pola komunikasi publik di era digital mendorong pemerintah untuk menyesuaikan cara menyampaikan kebijakan ekonomi kepada masyarakat. Jika sebelumnya data statistik dan laporan teknokratis dianggap cukup untuk menjelaskan kondisi negara, kini pendekatan tersebut dinilai tidak lagi memadai di tengah derasnya arus informasi media sosial.
Fenomena itu terlihat dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 19 Mei lalu. Dalam forum tersebut, pemerintah tidak hanya menyampaikan laporan fiskal negara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana komunikasi ekonomi kini berkembang menjadi instrumen penting untuk menjaga psikologi publik dan stabilitas persepsi masyarakat.
Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, narasi ekonomi tidak lagi bergerak hanya melalui laporan resmi pemerintah. Media sosial, video singkat, hingga opini viral kini memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan publik terhadap kondisi ekonomi nasional.
Karena itu, konferensi pers ekonomi saat ini bukan sekadar forum pemaparan angka pertumbuhan, inflasi, atau defisit anggaran. Pemerintah juga dituntut mampu mengelola persepsi publik agar kepercayaan terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga.
Dalam pemaparannya, Purbaya tampil dengan gaya komunikasi yang lebih santai dan dekat dengan masyarakat. Ia menggunakan bahasa populer, menyisipkan humor, serta beberapa kali mengaitkan pembahasan ekonomi dengan suasana media sosial dan TikTok.
Salah satu pernyataan yang paling banyak menjadi perhatian publik adalah ketika ia menyebut prediksi krisis ekonomi yang berkembang di media sosial tidak terbukti terjadi. Pernyataan tersebut dengan cepat menyebar luas di berbagai platform digital karena dinilai sederhana, emosional, dan mudah dipahami masyarakat.
Pendekatan komunikasi seperti itu menunjukkan adanya perubahan strategi dalam penyampaian kebijakan ekonomi pemerintah. Negara kini tidak hanya berbicara melalui bahasa teknokratis, tetapi juga mencoba hadir lebih dekat dengan pola komunikasi masyarakat digital.
Pengamat komunikasi publik menilai perubahan tersebut muncul karena kondisi ekonomi modern tidak hanya dipengaruhi fundamental makro, tetapi juga dipengaruhi sentimen masyarakat. Ketika publik percaya ekonomi sedang memburuk, konsumsi rumah tangga dapat menurun, investor menjadi lebih berhati-hati, dan pasar bergerak lebih cepat dibanding data resmi pemerintah.
Dalam konteks itu, menteri keuangan saat ini dinilai tidak hanya berperan sebagai pengelola fiskal negara, tetapi juga sebagai pengelola ekspektasi publik.
Purbaya dalam konferensi pers tersebut mencoba membangun optimisme melalui kombinasi data ekonomi dan pendekatan emosional. Selain memaparkan pertumbuhan ekonomi nasional, ia juga menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti peningkatan penjualan kendaraan bermotor dan konsumsi domestik yang masih bergerak positif.
Pesan yang ingin dibangun cukup sederhana, yakni kondisi ekonomi nasional masih bergerak dan aktivitas masyarakat tetap berjalan. Pendekatan itu dinilai lebih mudah dipahami dibanding paparan statistik yang terlalu teknis.
Dalam teori komunikasi politik, strategi semacam ini dikenal sebagai pendekatan berbasis persepsi publik. Pemerintah tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai fakta tersebut menjadi narasi yang dapat memengaruhi keyakinan masyarakat terhadap situasi ekonomi.
Selain menggunakan data sebagai fondasi komunikasi, pemerintah juga berusaha membangun citra bahwa negara memiliki kapasitas menghadapi tekanan global. Hal itu terlihat ketika Menteri Keuangan menjelaskan kesiapan pemerintah menjaga stabilitas pasar dan kondisi fiskal nasional.
Pernyataan terkait cadangan fiskal negara dan kemampuan pemerintah mengelola tekanan ekonomi dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga rasa aman publik. Dalam komunikasi ekonomi modern, keyakinan masyarakat terhadap kemampuan negara menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas.
Di sisi lain, gaya komunikasi informal yang digunakan juga dianggap sebagai strategi untuk membangun kedekatan emosional dengan publik digital. Media sosial saat ini cenderung lebih cepat merespons komunikasi yang terasa spontan, ringan, dan autentik dibanding pidato resmi yang terlalu formal.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pejabat publik kini harus mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Komunikasi ekonomi tidak lagi cukup disampaikan melalui laporan panjang dan tabel statistik, tetapi juga harus mampu diterjemahkan menjadi pesan yang mudah dipahami dan mudah dibagikan di ruang digital.
Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa komunikasi berbasis optimisme juga memiliki tantangan tersendiri. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara membangun kepercayaan publik dan tetap membuka ruang diskusi kritis terhadap kebijakan ekonomi.
Dalam praktik komunikasi modern, optimisme yang berlebihan tanpa ruang evaluasi berpotensi memunculkan persepsi bahwa kritik dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas. Padahal, perdebatan publik tetap diperlukan agar kebijakan ekonomi berjalan lebih akuntabel dan responsif terhadap kondisi masyarakat.
Selain itu, ketergantungan komunikasi terhadap figur individu juga dinilai menjadi tantangan baru. Ketika kepercayaan publik terlalu bertumpu pada popularitas atau gaya komunikasi personal seorang pejabat, maka stabilitas persepsi masyarakat menjadi sangat bergantung pada figur tersebut.
Fenomena ini semakin terlihat di era media sosial ketika pejabat publik dituntut tampil cepat, responsif, dan komunikatif layaknya kreator konten digital. Di satu sisi, pendekatan tersebut membantu pemerintah menjangkau generasi muda dan masyarakat luas. Namun di sisi lain, negara tetap harus memastikan bahwa komunikasi publik tidak kehilangan substansi dan kedalaman kebijakan.
Perubahan pola komunikasi ekonomi juga terjadi di berbagai negara lain. Banyak pemerintah dan bank sentral dunia kini lebih aktif menggunakan strategi komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi pasar dan stabilitas ekonomi.
Pendekatan itu dilakukan karena komunikasi dianggap menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi modern. Ketika masyarakat merasa mendapatkan informasi yang jelas dan meyakinkan, tingkat kepanikan dapat ditekan dan stabilitas ekonomi lebih mudah dijaga.
Dalam situasi global yang penuh tekanan, komunikasi publik akhirnya menjadi instrumen strategis yang tidak terpisahkan dari kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah tidak hanya dituntut mampu menjaga angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keyakinan masyarakat terhadap arah kebijakan negara.
Di era TikTok dan media sosial yang bergerak sangat cepat, tantangan pemerintah bukan hanya mengelola APBN atau stabilitas pasar. Pemerintah juga harus mampu menjaga psikologi publik agar tetap percaya bahwa negara memiliki arah, strategi, dan kemampuan menghadapi berbagai tekanan ekonomi global.