Jakarta –
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai usulan pengusaha agar dibuka vaksinasi virus Corona (COVID-19) jalur mandiri. Saat ini hanya ada satu jalur vaksinasi, yakni yang gratis.
Kata Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu, vaksin mandiri bukan prioritas.
“Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/1/2021).
Meskipun begitu, dia memahami bahwa vaksin mandiri juga diperlukan. Untuk itu dirinya membuka wacana tersebut kepada Komisi VI DPR RI.
“Kita tidak bisa menutup mata juga kenapa vaksin mandiri ini juga diperlukan. Karena itu kita juga membuka pembicaraan secara langsung kepada pimpinan baik yang ada di DPR ataupun yang ada kementerian lain,” paparnya.
Tentunya, lanjut Erick, tupoksi mengenai vaksin mandiri ada di ranah Kementerian Kesehatan. Sementara itu, Kementerian BUMN hanya sebagai pelaksana bila dibutuhkan.
“Kalau sampai nanti pun kita ditugasi vaksin mandiri, tentu seperti arahan daripada pimpinan dan Komisi VI sendiri ada beberapa catatan, satu vaksinnya berbeda jenis, jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur. Jadi merek vaksinnya berbeda,” jelasnya.
“Yang kedua juga utamakan vaksin gratis. Jadi vaksin gratis harus berjalan 1-2 bulan ke depan. Baru nanti kalau ada untuk yang mandiri setelah itu, itu yang kami dapatkan dari diskusi-diskusi kemarin,” sambung Erick.
Dari sisi payung hukum, dia menjelaskan sebenarnya di dalam keputusan Kemenkes sudah disinggung vaksin gratis dan mandiri.
“Kami tinggal menerapkan saja apakah memang ditugaskan nanti vaksin mandiri bisa berjalan atau tidak, tetapi dengan catatan-catatan tadi yang sudah disampaikan. Kalau memang vaksin mandiri ini kita lakukan kami siap melaksanakan,” tambah Erick.
(toy/zlf)
