Satubersama.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menutup program Pendidikan Karakter bagi 39 siswa SMP di Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Purwakarta, Minggu, 18 Mei 2025. Dalam upacara penutupan, ia memberi motivasi dan menegaskan kembali komitmennya menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak di provinsi tersebut.
Pada kesempatan itu, Dedi merespons kritik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai pola pelatihan berformat barak militer di Purwakarta maupun di Dodik Rindam III/Siliwangi. KPAI sebelumnya menilai metode kedisiplinan semi-militer berpotensi melanggar hak anak. Gubernur menilai kritik tersebut belum disertai solusi konkret. “Kalau KPAI memang bertugas melindungi anak, silakan ambil peran langsung. Di Jawa Barat masih ada ratusan anak bermasalah yang membutuhkan pembinaan,” ujarnya di hadapan peserta dan orang tua.
Ia menambahkan, banyak masalah anak di daerahnya muncul karena lemahnya pengawasan dan minimnya pendampingan psikologis. Kasus kekerasan seksual, kenakalan remaja, dan kriminalitas remaja disebut makin marak. “Setiap hari rumah dinas saya dipenuhi keluarga yang memohon perlindungan. Orang tua kebingungan menghadapi pelaku dan biaya proses hukum,” ungkapnya. Dedi menyatakan telah berkoordinasi rutin dengan kepolisian untuk penanganan cepat, namun menilai keterlibatan lembaga perlindungan anak masih belum optimal.
Menurut Dedi, kolaborasi dengan TNI–Polri menjadi opsi efektif karena membekali peserta dengan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kesadaran hukum. “Jika dibiarkan, anak-anak rentan terseret perilaku merugikan diri sendiri maupun orang lain. Program pendidikan karakter ini bertujuan menanamkan nilai nasionalisme, etika, dan kepemimpinan sejak dini,” jelasnya. Ia menegaskan tidak ada kekerasan fisik selama program berlangsung, melainkan latihan baris-berbaris, kegiatan kebersamaan, dan pembekalan mental.
Gubernur juga menyoroti stigma negatif yang acap muncul setiap kali pemerintah daerah mengambil kebijakan tidak populer. “Ketika seseorang berinisiatif, jangan langsung digebuk ramai-ramai. Kritisi boleh, tetapi beri juga alternatif. Kalau mental pemimpin lemah, mereka enggan menyentuh persoalan sensitif karena takut disalahkan,” katanya. Ia mengajak semua pihak—termasuk lembaga negara, organisasi masyarakat, dan komunitas pendidikan—untuk berbagi tanggung jawab.
Terkait keberlanjutan program, Dedi memastikan evaluasi periodik tetap dilakukan. Pemprov Jawa Barat akan memantau perkembangan akademik, perilaku, dan kondisi psikologis alumni melalui sekolah dan orang tua. “Kami tidak akan melepas begitu saja. Setelah lulus, mereka difasilitasi konseling lanjutan serta kegiatan positif di tingkat kecamatan,” tuturnya.
Sementara itu, orang tua peserta menyampaikan rasa lega. Banyak di antara mereka mengaku melihat perubahan sikap anak, mulai dari kemandirian hingga kedisiplinan belajar. Seorang ibu bernama Rani mengatakan putranya kini rajin membantu pekerjaan rumah dan membatasi penggunaan gawai. “Saya sempat khawatir, tetapi pengawasan pelatih ternyata ketat tanpa kekerasan,” ujarnya usai acara.
Menutup pidatonya, Dedi kembali menantang KPAI bergabung langsung di lapangan. Ia menegaskan, Pemprov terbuka untuk kolaborasi asalkan fokusnya pada kepentingan terbaik anak. “Mari tunjukkan aksi nyata, bukan sekadar rekomendasi di atas kertas,” pungkasnya.
Dengan demikian, polemik metode pendidikan karakter berbasis semi‑militer di Jawa Barat masih berlanjut. Namun pemerintah daerah memastikan langkah tersebut akan terus disempurnakan melalui sinergi lintas lembaga demi menciptakan generasi muda yang tangguh dan berintegritas.
