Satubersama.com – CEO Danantara, Rosan Roeslani, memberikan tanggapan terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Rosan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi antara pihak Danantara dan Kementerian Keuangan mengenai langkah penyelesaian utang proyek tersebut.
Rosan menjelaskan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sedang menyiapkan dua opsi pembiayaan untuk menangani kewajiban utang yang berkaitan dengan proyek yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu. Ia menegaskan bahwa Danantara berupaya memastikan penyelesaian yang optimal agar proyek strategis nasional tersebut tetap berlanjut tanpa menimbulkan beban baru bagi keuangan negara.
Menurutnya, proyek KCJB memiliki arti penting dalam pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Selain mempercepat konektivitas antara dua kota besar, proyek ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi ekonomi serta memperluas dampak positif bagi sektor-sektor lain seperti pariwisata dan industri. Karena itu, Danantara berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan proyek melalui mekanisme pembiayaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa Danantara tengah melakukan kajian mendalam terkait skema pendanaan yang paling tepat. Kajian tersebut mencakup evaluasi terhadap kondisi finansial proyek, tingkat pengembalian investasi, serta potensi keterlibatan investor strategis. Ia menekankan, setiap langkah akan diambil secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian finansial serta kepentingan nasional.
Dalam proses penyusunan opsi pembiayaan tersebut, Danantara juga mempertimbangkan kemungkinan restrukturisasi utang. Hal ini bertujuan agar beban pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan proyek dalam menghasilkan pendapatan. Rosan menambahkan bahwa seluruh alternatif yang dikaji akan tetap berada dalam koridor tata kelola yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Rosan optimistis, dengan pendekatan yang matang dan kolaborasi lintas pihak, penyelesaian pembiayaan proyek KCJB dapat dicapai tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara. Ia menyebut, Danantara memiliki kapasitas serta jaringan kemitraan yang kuat untuk mendukung penyelesaian pembiayaan proyek-proyek strategis nasional.
Sementara itu, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung merupakan salah satu program unggulan pemerintah di sektor transportasi. Proyek ini diharapkan menjadi simbol kemajuan teknologi transportasi di Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar jalur kereta cepat. Keberlanjutan proyek menjadi perhatian penting karena mencerminkan keseriusan pemerintah dan BUMN dalam membangun infrastruktur modern yang efisien.
Rosan menegaskan, Danantara akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan hasil akhir yang menguntungkan semua pihak. Ia menilai bahwa dialog terbuka dan kerja sama yang konstruktif merupakan kunci utama untuk menyelesaikan setiap tantangan dalam proyek berskala besar seperti KCJB.
Dengan adanya langkah konkret dari Danantara, diharapkan kejelasan soal skema pembiayaan proyek ini dapat segera ditemukan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proyek strategis nasional tersebut.
Melalui komitmen yang kuat dan pendekatan profesional, Danantara menunjukkan kesungguhannya dalam menjaga keberlanjutan proyek-proyek strategis yang berkontribusi besar bagi pembangunan Indonesia ke depan.
