Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026). Rapat tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB dan menjadi forum strategis bagi Presiden untuk menyampaikan arahan langsung kepada jajaran pimpinan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sejak pagi, sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri mulai berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan. Kehadiran para pimpinan ini menandai dimulainya agenda koordinasi tingkat tinggi yang rutin dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan dan langkah operasional antarlembaga. Beberapa pejabat yang hadir antara lain Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Wahyu Widada, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Rapim TNI-Polri dikenal sebagai forum koordinasi strategis yang mempertemukan pimpinan tertinggi dua institusi utama negara di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam forum ini, para peserta biasanya membahas perkembangan situasi nasional, tantangan keamanan, serta arah kebijakan pertahanan dan ketertiban dalam negeri. Selain itu, rapat juga kerap dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dan soliditas antarlembaga dalam menghadapi dinamika yang berkembang.
Arahan Presiden Prabowo dalam rapat ini diperkirakan menekankan pentingnya kesiapsiagaan, profesionalisme, serta koordinasi lintas sektor. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus panglima tertinggi, Presiden memiliki peran sentral dalam memastikan kebijakan pertahanan dan keamanan berjalan sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, rapim ini menjadi momentum untuk menyatukan persepsi dan langkah strategis di tingkat pimpinan.
Di sisi lain, kehadiran BNPB dalam rapat tersebut menunjukkan perhatian terhadap aspek kebencanaan sebagai bagian dari isu keamanan nasional yang lebih luas. Penanganan bencana alam, mitigasi risiko, dan respons darurat membutuhkan koordinasi erat antara TNI, Polri, dan lembaga terkait. Dengan demikian, pembahasan dalam rapim tidak hanya berfokus pada keamanan konvensional, tetapi juga mencakup tantangan nonmiliter yang berdampak langsung pada masyarakat.
Secara keseluruhan, pelaksanaan rapim TNI-Polri di Istana Kepresidenan mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional melalui komunikasi dan koordinasi yang terstruktur. Arahan langsung Presiden diharapkan dapat menjadi pedoman bagi jajaran TNI dan Polri dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara efektif, profesional, dan selaras dengan kepentingan negara.
 TNI-Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026).){kind=link}