Kakorlantas Utamakan Sosialisasi untuk Wujudkan Zero ODOL 2027

Jakarta — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai memperkuat langkah strategis untuk mewujudkan target Zero Over Dimension dan Overload (ODOL) pada 2027. Program tersebut menjadi bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan keselamatan transportasi jalan sekaligus menekan risiko kecelakaan akibat kendaraan yang melebihi kapasitas maupun dimensi yang ditentukan.

Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho menegaskan bahwa implementasi kebijakan Zero ODOL tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, proses menuju penegakan hukum harus diawali dengan pendekatan edukasi, sosialisasi, serta koordinasi lintas sektor agar kebijakan berjalan efektif dan diterima masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa tahapan sosialisasi menjadi fokus utama sebelum penindakan diberlakukan secara maksimal di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha transportasi, pengemudi, hingga masyarakat mengenai dampak serius kendaraan over dimension dan overload terhadap keselamatan lalu lintas.

Menurut Agus Suryonugroho, program Zero ODOL membutuhkan kesiapan bersama dari berbagai pihak. Karena itu, Korlantas Polri mendorong kolaborasi antara kepolisian, kementerian terkait, pemerintah daerah, serta sektor logistik dan transportasi agar proses implementasi berjalan lebih terstruktur.

Ia juga meminta jajaran Direktorat Penegakan Hukum dan bidang operasional untuk menyiapkan formulasi terbaik dalam pelaksanaan program tersebut. Penyusunan strategi dianggap penting agar tahapan sosialisasi, edukasi, hingga penegakan hukum dapat dilakukan secara bertahap tanpa menimbulkan gejolak di lapangan.

Program Zero ODOL sendiri menjadi perhatian serius karena kendaraan dengan muatan berlebih maupun dimensi tidak sesuai spesifikasi dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan tingginya risiko kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Kendaraan overload berpotensi mengurangi kemampuan pengereman, menurunkan stabilitas kendaraan, hingga meningkatkan risiko kecelakaan fatal, terutama di jalur padat kendaraan dan wilayah dengan kontur jalan menurun. Sementara kendaraan over dimension sering kali membahayakan pengguna jalan lain karena ukuran kendaraan yang melebihi standar keselamatan.

Selain berdampak terhadap keselamatan, kendaraan ODOL juga menimbulkan kerugian besar terhadap infrastruktur jalan. Beban kendaraan yang melampaui kapasitas menyebabkan usia jalan menjadi lebih pendek dan meningkatkan biaya perawatan infrastruktur yang harus ditanggung negara.

Karena itu, Korlantas Polri melihat persoalan ODOL bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa. Masalah tersebut dinilai berkaitan langsung dengan keselamatan publik, efisiensi distribusi logistik, hingga keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.

Dalam proses implementasinya, Polri menilai pendekatan persuasif harus dikedepankan pada tahap awal. Edukasi kepada perusahaan transportasi dan pengemudi dianggap menjadi langkah penting agar perubahan dapat berjalan secara bertahap dan minim penolakan.

Pendekatan tersebut juga dilakukan untuk membangun kesadaran bahwa keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga ingin memastikan seluruh pihak memahami alasan di balik kebijakan Zero ODOL.

Korlantas Polri menilai sektor logistik memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian nasional. Karena itu, penerapan kebijakan harus mempertimbangkan aspek transisi agar dunia usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan operasional kendaraan sesuai regulasi yang berlaku.

Meski demikian, Polri menegaskan bahwa penegakan hukum tetap akan dilakukan secara bertahap setelah proses sosialisasi berjalan optimal. Langkah tersebut diperlukan agar target Zero Over Dimension dan Overload pada 2027 dapat tercapai secara efektif.

Dalam pelaksanaannya nanti, sinergi lintas sektor disebut menjadi faktor utama keberhasilan program. Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, operator jalan tol, hingga pelaku industri transportasi akan dilibatkan dalam proses pengawasan dan implementasi kebijakan.

Koordinasi juga diperlukan untuk memastikan kesiapan sarana pendukung seperti jembatan timbang, sistem pengawasan digital, serta integrasi data kendaraan angkutan barang. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pengawasan terhadap kendaraan ODOL diharapkan menjadi lebih efektif dan akurat.

Korlantas Polri juga terus mendorong penguatan pendekatan berbasis teknologi dalam mendukung pengawasan lalu lintas angkutan barang. Transformasi digital dinilai penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih transparan, profesional, dan presisi.

Selain fokus pada pengawasan, edukasi kepada pengemudi juga terus diperkuat. Pengemudi angkutan barang diharapkan memahami risiko keselamatan yang muncul akibat muatan berlebih maupun modifikasi dimensi kendaraan yang tidak sesuai aturan.

Dalam sejumlah kesempatan, Agus Suryonugroho menekankan bahwa keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama. Ia menilai keberhasilan program Zero ODOL nantinya bukan hanya diukur dari jumlah penindakan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan transportasi.

Pendekatan humanis juga terus didorong dalam implementasi kebijakan. Petugas di lapangan diminta mengedepankan komunikasi persuasif dan edukatif agar masyarakat memahami bahwa kebijakan ini dibuat demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Polri menyadari bahwa penerapan program Zero Over Dimension dan Overload bukan pekerjaan mudah. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis kendaraan, tetapi juga menyangkut budaya operasional transportasi dan distribusi barang yang selama ini sudah berjalan bertahun-tahun.

Karena itu, proses perubahan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kolaborasi. Pemerintah berharap seluruh pihak dapat terlibat aktif mendukung target nasional tersebut demi menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan.

Program Zero ODOL 2027 juga dipandang sebagai langkah penting dalam membangun budaya keselamatan transportasi di Indonesia. Dengan kendaraan yang lebih sesuai standar, risiko kecelakaan dapat ditekan dan kualitas pelayanan transportasi barang menjadi lebih baik.

Agus Suryonugroho menegaskan bahwa keselamatan di jalan raya tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha transportasi.

Melalui kombinasi edukasi, sosialisasi, teknologi, dan penegakan hukum yang bertahap, Korlantas Polri berharap target Zero Over Dimension dan Overload 2027 dapat tercapai sekaligus menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih aman, tertib, dan berorientasi pada keselamatan publik.