Satubersama.com – Gagasan penerapan car free night (CFN) atau hari bebas kendaraan bermotor di malam hari di wilayah DKI Jakarta akhir pekan mendapat tanggapan dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo. Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyampaikan sejumlah masukan terkait kesiapan sarana dan prasarana pendukung, terutama pada aspek transportasi publik dan keterlibatan pelaku usaha mikro.
Dwi menilai, apabila kebijakan CFN akan diterapkan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperpanjang jam operasional transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan Mikrotrans hingga tengah malam. Menurutnya, langkah tersebut penting agar masyarakat tetap memiliki akses mobilitas yang memadai tanpa bergantung pada kendaraan pribadi.
“Pemprov perlu menambah jam operasional TransJakarta, MRT, dan Mikrotrans hingga tengah malam. Selain itu, sediakan titik drop-off yang langsung terhubung dengan lokasi CFN agar warga dapat menjangkau area tersebut secara efisien,” ujarnya, Minggu (8/6/2025).
Selain aksesibilitas, Dwi juga menekankan pentingnya penataan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berpotensi memanfaatkan momentum CFN. Ia mengusulkan skema zonasi yang jelas dengan penataan lapak yang tertib. Hal ini, menurutnya, akan menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi pengunjung.
“Saya mendorong agar ada skema zonasi khusus untuk UMKM. Lapak-lapak perlu ditata rapi, dan perlu ada pembatasan terhadap pedagang asongan agar ruang publik tetap tertib,” katanya.
Dwi juga menyarankan adanya kolaborasi antara Pemprov DKI dan aparat penegak hukum guna menjamin keamanan selama pelaksanaan Car Free Night. Ia menilai pencegahan terhadap tindak kriminal sangat penting, mengingat kegiatan ini berlangsung pada malam hari yang rawan pelanggaran hukum.
Dari sisi anggaran, Dwi mengingatkan agar pengelolaan APBD dilakukan secara efisien. Ia mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendukung fasilitas publik yang dibutuhkan saat CFN berlangsung, seperti pencahayaan jalan, toilet portable, hingga petugas kebersihan.
“Pemprov perlu membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta untuk membiayai kebutuhan operasional. Ini penting agar anggaran daerah tidak terbebani secara berlebihan,” ungkapnya.
Ia juga menyarankan pelaksanaan uji coba atau pilot project Car Free Night di dua lokasi berbeda seperti Bundaran HI dan Kota Tua selama satu hingga dua bulan. Evaluasi terhadap dampak kegiatan tersebut terhadap lalu lintas, perekonomian, dan keluhan masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara permanen.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebelumnya menyampaikan bahwa Pemprov tengah merancang penerapan CFN di kawasan Bundaran HI hingga Jalan MH Thamrin. Ia menyebut bahwa penyelenggaraan CFN akan difokuskan setiap Sabtu malam dengan konsep hiburan dan kebahagiaan masyarakat.
Rano juga menegaskan bahwa kebutuhan pencahayaan akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan CFN. “Kalau malam, tentu kita tata lampunya. Itu pasti menjadi bagian dari performance,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji wacana ini secara matang, dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan dampak sosial ekonomi bagi warga ibu kota.
 di malam hari di wilayah DKI Jakarta akhir pekan menuai berbagai tanggapan.){kind=link}