Satubersama.com – Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyampaikan pandangannya terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel apabila Palestina memperoleh kemerdekaan. Menurut Anwar, sikap tersebut sejalan dengan prinsip dasar konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.
Anwar menekankan bahwa kemerdekaan adalah hak asasi setiap bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, selama Israel masih menduduki wilayah Palestina, Anwar menilai Indonesia tidak memiliki dasar moral untuk membuka hubungan resmi dengan negara tersebut.
“Sikap tegas bangsa Indonesia menolak penjajahan tercermin jelas dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, membuka hubungan diplomatik dengan Israel hanya bisa terjadi jika negara tersebut menghentikan penjajahannya atas Palestina,” ujar Anwar dalam pernyataan tertulis pada Kamis (29/5).
Ia menambahkan, apabila Israel bersedia memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina, maka barulah terbuka peluang untuk membangun relasi diplomatik antara kedua negara. Namun, menurutnya, langkah itu tidak cukup. Anwar menilai Israel juga harus bertanggung jawab atas berbagai tindakan yang dinilainya sebagai pelanggaran berat terhadap kemanusiaan.
“Setelah kemerdekaan diberikan kepada Palestina, Israel juga harus mempertanggungjawabkan tindakan genosida dan berbagai kekejaman yang telah dilakukan terhadap rakyat Palestina selama ini,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dengan syarat Palestina telah menjadi negara merdeka. Sikap tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta pada Rabu (28/5).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung solusi dua negara sebagai jalan utama menuju perdamaian di Timur Tengah. Menurutnya, hanya dengan adanya pengakuan kemerdekaan bagi Palestina dan jaminan kedaulatan bagi Israel, perdamaian sejati bisa terwujud.
“Indonesia berpandangan bahwa solusi dua negara, yang memberikan kemerdekaan bagi bangsa Palestina, adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan langgeng,” ucap Prabowo.
Namun demikian, Prabowo juga menekankan bahwa dalam kerangka solusi dua negara, hak Israel untuk berdiri sebagai negara merdeka juga harus diakui dan dijamin. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Indonesia untuk tetap menjaga keseimbangan dalam menyikapi konflik panjang di Timur Tengah.
Isu pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel kerap menjadi topik sensitif di Indonesia, yang secara historis selalu mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Sikap tegas berbagai organisasi masyarakat, termasuk Muhammadiyah, menjadi penanda kuat bahwa prinsip anti-penjajahan masih menjadi landasan utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia.
Dengan pernyataan ini, Muhammadiyah menegaskan bahwa pembukaan hubungan diplomatik tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan harus berdasarkan prinsip moral dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.
