Satubersama.com –Â Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa penghargaan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterima oleh kementerian/lembaga atas laporan keuangan bukanlah semata sebuah prestasi, melainkan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik. Hal ini disampaikannya dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2022 di Jakarta hari Senin (8/7).
“WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban untuk menggunakan APBN dengan baik, karena ini uang rakyat dan uang negara. Setiap tahunnya, ini harus diaudit dan diperiksa secara menyeluruh,” tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, kementerian/lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah mempunyai tanggung jawab besar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN dan APBD. Dia menekankan bahwa akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus seimbang dan berorientasi pada hasil yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita tidak boleh terpaku pada prosedur yang hanya berorientasi pada proses belaka. Kita harus lebih fokus pada hasil nyata yang dirasakan oleh rakyat dan yang membawa kemajuan bagi negara kita,” tambahnya.
Jokowi juga menggarisbawahi bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan global yang signifikan, seperti gejolak geopolitik, eskalasi perang dagang, dan dampak nyata dari perubahan iklim. Meskipun demikian, ekonomi Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan di atas 5%, mencapai 5,11% pada kuartal I-2024, meski pertumbuhan ekonomi global melambat.
“Inflasi tetap terjaga berkat koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri dengan para kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga di seluruh daerah. Hal ini juga didukung oleh pelaksanaan pemilu yang sukses, yang merupakan fondasi utama bagi pembangunan negara kita,” jelas Jokowi.
Namun demikian, untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Jokowi menekankan perlunya deregulasi yang lebih lanjut dan upaya debirokratisasi yang lebih efektif, bukan hanya terfokus pada predikat WTP. Dia mengkritisi masih banyaknya regulasi yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, serta birokrasi yang rumit yang sering kali menghambat proses pembangunan.
“Kita harus lebih lincah, cepat, dan taktis dalam mengambil setiap peluang pembangunan, sekecil apapun. Reformasi struktural harus terus dijalankan, sinkronisasi regulasi harus dipercepat, dan prosedur birokrasi harus disederhanakan agar pemerintahan lebih efektif dan efisien, serta benar-benar berorientasi pada hasil,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan bahwa prosedur birokrasi yang rumit rentan disalahgunakan dan harus menjadi perhatian serius bagi seluruh aparat pemerintah di Indonesia.
“Dengan terus melakukan reformasi struktural, kita dapat memastikan bahwa pemerintah berjalan lebih baik, lebih efisien, dan mampu memberikan hasil yang nyata bagi rakyat dan negara,” tutup Jokowi dengan serius.
Komitmen Presiden Jokowi dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien, menghadirkan berbagai pandangan terkait tantangan dan upaya pembangunan ekonomi di tengah dinamika global saat ini.
Baca juga: Peringatan HUT ke-75 Bhayangkara, Presiden: Terus Bertransformasi Menuju Polri yang Presisi
Sumber: MI.
