Satubersama.com –Â Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sektor pendidikan pada tahun 2025. Anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP), yang memberikan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, mengalami pengurangan hampir Rp4 triliun. Ketua Tim Kerja PIP, Sofia Nurjanah, mengungkapkan bahwa total dana yang dialokasikan untuk PIP tahun ini hanya sekitar Rp9,6 triliun, turun dari Rp13,4 triliun pada tahun 2024.
Penurunan anggaran ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dalam APBN dan APBD. Instruksi tersebut mengarahkan pemotongan anggaran sebesar Rp306,69 triliun di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Salah satu kementerian yang mengalami dampak besar adalah Kementerian Pekerjaan Umum, dengan pengurangan anggaran hingga 80% yang berimbas pada proyek infrastruktur.
Sofia menjelaskan bahwa sejak 2015 hingga 2023, pemerintah menganggarkan Rp9,6 triliun untuk PIP. Pada 2024, anggaran meningkat menjadi Rp13,4 triliun, tetapi pada 2025 kembali turun ke angka Rp9,6 triliun. Ia juga menambahkan bahwa anggaran PIP tidak tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sehingga alokasinya bergantung pada APBNP.
Menanggapi kekhawatiran terkait pemotongan anggaran beasiswa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak akan terdampak. Ia memastikan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp14,698 triliun untuk 1.040.192 mahasiswa penerima KIP tetap tersalurkan tanpa pengurangan.
Namun, pengurangan anggaran di sektor pendidikan dasar menimbulkan kekhawatiran. Anggaran untuk pendidikan dasar mengalami pemotongan sebesar Rp7,27 triliun, yang dapat mengancam kualitas pendidikan di tingkat tersebut. Program wajib belajar 13 tahun juga mengalami pengurangan sebesar Rp324 miliar, yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan PIP di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kebijakan efisiensi anggaran ini memicu reaksi dari berbagai kalangan. Pada Februari 2025, ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi dengan slogan “Indonesia Gelap”, menuntut pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Mereka menilai pemotongan anggaran yang drastis dapat menghambat layanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi protes tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa dana yang dialokasikan untuk perguruan tinggi, KIP, dan beasiswa tidak akan dipotong. Ia mengajak masyarakat untuk tetap optimis dan percaya bahwa Indonesia masih “bercahaya”, bukan “gelap” seperti yang disuarakan oleh para demonstran.
Selain itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menilai reaksi publik terhadap pemotongan anggaran sebagai berlebihan dan kontraproduktif. Ia mengajak mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
Di sisi lain, pengamat ekonomi Jahen Rezki mengkhawatirkan bahwa pemotongan anggaran yang ekstrem dapat mengganggu layanan publik dan pemeliharaan infrastruktur, yang pada gilirannya dapat merugikan pertumbuhan ekonomi.
Secara keseluruhan, meskipun pemerintah berupaya melakukan efisiensi anggaran untuk mendanai program-program prioritas, seperti program makanan gratis di sekolah, pemotongan anggaran di sektor pendidikan dasar menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan layanan publik esensial dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
