Satubersama.com –Â Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2025. Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan PBB-P2, yang mulai berlaku sejak 8 April 2025.
Kebijakan ini dirancang sebagai upaya untuk meringankan beban wajib pajak sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan. Salah satu bentuk insentif yang diberikan adalah pembebasan pokok PBB-P2 bagi masyarakat yang memenuhi syarat tertentu. Hal ini diungkapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Bapenda).
Untuk memperoleh pembebasan pokok PBB-P2, wajib pajak harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Pertama, kebijakan ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi, bukan badan usaha atau institusi lainnya. Selain itu, rumah yang dimiliki wajib memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) yang sesuai dengan batas maksimal yang telah ditentukan.
Adapun syarat nilai jual objek pajak yang dimaksud adalah maksimal Rp 2 miliar untuk rumah tapak, serta maksimal Rp 650 juta untuk rumah susun. Apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu objek pajak, pembebasan hanya diberikan untuk satu objek dengan nilai NJOP tertinggi. Syarat lain yang tidak kalah penting adalah nomor induk kependudukan (NIK) wajib pajak harus sudah tervalidasi di akun Pajak Online milik pemerintah.
Proses validasi NIK ini menjadi kunci penting dalam pengajuan pembebasan pokok PBB-P2. Sistem perpajakan daerah telah terintegrasi dengan data kependudukan, sehingga validasi dapat dilakukan secara otomatis. Wajib pajak dapat mengecek keabsahan NIK melalui akun Pajak Online dengan memasukkan NIK beserta nama sesuai yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Validasi tersebut memastikan bahwa data yang digunakan telah benar dan sesuai dengan identitas pemilik. Jika nama dan NIK tidak sesuai atau wajib pajak telah meninggal dunia, proses layanan harus dilanjutkan dengan permohonan mutasi atau balik nama pada PBB-P2. Hal ini penting agar data perpajakan selalu akurat dan terbarukan.
Bagi wajib pajak yang NIK-nya belum tervalidasi, Pemprov DKI menyediakan fasilitas pemutakhiran data secara daring melalui menu “Pemutakhiran NIK” di website resmi Pajak Online. Dengan cara ini, wajib pajak dapat melakukan validasi dan pembaruan data secara mandiri sehingga dapat mengajukan pembebasan pokok PBB-P2 dengan lancar.
Langkah ini dinilai akan mempermudah masyarakat untuk mengakses insentif pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap kebijakan ini dapat memberikan keadilan dan membantu meringankan beban warga, terutama bagi yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Dengan adanya pembebasan pokok PBB-P2, diharapkan dapat memberikan insentif positif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemerintah Provinsi juga berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem administrasi pajak agar lebih transparan dan akuntabel.
Seluruh proses dan persyaratan ini dapat diakses secara online sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengajukan pembebasan pokok PBB-P2. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan manfaat dari kebijakan yang diterapkan.
 2025.){kind=link}